Inspektorat | Mahkamah Konstitusi

Home
LKE WBK

LKE WBK

Lembar Kerja Evaluasi

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK Inspektorat

A.	PENGUNGKIT					60.00	PILIHAN	JAWABAN	NILAI	URAIAN JAWABAN	BUKTI
	I.	PEMENUHAN				30.00
		1.	Managemen Perubahan			4
			i.	Penyusunan Tim Kerja		0.5
				a.	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		Y/T	Ya	1	Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi nomor 192 Tahun 2024 Tentang Tim Pembangunan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Inspektorat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024	SK Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Tim Pembangunan Pembangunan Zona Integritas Inspektorat
				b.	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas		A/B/C	B	0.5	Penentuan anggota tim dipilih sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja	Undangan rapat koordinasi pembangunan ZI (1)
			ii.	Rencana Pembangunan Zona Integritas		1
				a.	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		Y/T	Ya	1	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK	dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK
				b.	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		A/B/C	B	0.5	Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Daftar Rencana Kerja ZI
				c.	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM		A/B/C	B	0.5	Sosialisasi pembangunan ZI masih dilakukan secara terbatas	1. Bahan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi 2. Bahan Sosialisasi SPIP 3. Bahan Sosialisasi WBS 4. Bahan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat 5. Bahan Sosialisasi Benturan Kepentingan 6. Photo Sosialisasi WBS 7. Photo Sosialisasi Benturan Kepentingan 8. Undangan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SPIP, WBS, Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan
			iii.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM		1
				a.	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana		A/B/C/D	B	0.67	sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Tindak Lanjut Rencana Kerja ZI
				b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		A/B/C/D	B	0.67	monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala	Laporan Monev ZI Inspektorat Tahun 2021
				c.	Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	B	0.67	sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring danevaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatanUnit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti	Laporan Monev ZI Inspektorat
			iv.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja		1.5
				a.	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM		Y/T	Ya	1	Telah terdapat dokumen berupa konsep SK Role yang menyatakan Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	SK Role Model Inspektorat
				b.	Sudah ditetapkan agen perubahan		A/B/C	A	1	Sudah ditetapkan Agen Perubahan di lingkungan Inspektorat	1. SK No. 205.2 Tahun 2024 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Inspektorat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024
				c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		A/B/C	A	1	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	1. Persekjen MK Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/Per/Set.Mk/2007 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi 2. Piagam Audit Charter Tahun 2017
				d.	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		A/B/C/D	A	1	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan InspektoratAnggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Inspektorat	SK Tim Zona Integritas Inspektorat
		2.	PENATAAN TATALAKSANA			3.5
			i.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama		1
				a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		A/B/C/D	A	1	SOP unit kerja telah mengacu pada peta proses bisnis MK	List SOP
				b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		A/B/C/D/E	A	1	SOP telah diterapkan oleh unit kerja dan telah dilakukan inovasi atas SOP yang diterapkan	e-SOP
				c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		A/B/C/D/E	A	1	Telah dilakukan evaluasi berkala atas SOP dan penerapan SOP	Laporan Reviu Kinerja
			ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2
				a.	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi		A/B/C	A	1	Sistem pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi dan inovasi telah dilakukan	aplikasi e-Kinerja
				b.	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi		A/B/C	A	1	Telah terdapat aplikasi yang berkaitan dengan operasionalisasi manajemen SDM dan telah dilakukan inovasi	aplikasi SIKD
				c.	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi		A/B/C	A	1	Telah terdapat aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada publik dan telah dilakukan inovasi	Simple, Case Tracking, Dumas, Agenda Sidang, Streaming Sidang dll
				d.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik		A/B/C	A	1	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik	LAKIP tahun 2022
			iii.	Keterbukaan Informasi Publik		0.5
				a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		A/B/C	A	1	Telah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap	1. Persekjen PPID 2. SK PPID 3. Laporan PPID
				b.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		A/B/C	A	1	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti	1.Rapat 2.Undangan Rapat
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			5
			i.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi		0.25
				a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan		Y/T	Ya	1	Kebutuhan Pegawai telah disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
				b.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan		A/B/C/D	A	1	Penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan dengan cara melihat dari dokumen berikut: 1. Peta Kompetensi Inspektorat 2. Bezzeting MK
				c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja		Y/T		0
			ii.	Pola Mutasi Internal		0.5
				a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan		Y/T	Ya	1	Inspektorat telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan di lingkungan Inspektorat sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang ditetapkan organisasi
				b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan		A/B/C/D/E		0
				c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		Y/T		0
			iii.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		1.25
				a.	Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi		Y/T	Ya	1	Dalam pengembangan kompetensi pegawai di Inspektorat telah dilakukan diklat bekerjasama dengan BPKP
				b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai		A/B/C/D		0
				c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A/B/C/D		0
				d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya		A/B/C/D	A	1	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
				e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)		A/B/C/D	A	1	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
				f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		A/B/C		0
			iv.	Penetapan kinerja individu		2
				a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi		A/B/C/D	A	1	Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja individu telah dilakukan dengan penetapan kinerja pegawai sampai dengan level individu, penandatanganan PK serta penggunaan aplikasi apps.mkri.id untuk menginput capaian kinerja pegawai.
				b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		A/B/C/D	A	1	Penetapan ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya dengan telah dilakukannya cascading atas perjanjian kinerja di Inspektorat yang merupakan turunan dari Renstra MK
				c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		A/B/C/D/E	A	1	Pengukuran kinerja individu di Inspektorat dilakukan secara berkala melalui: 1) Penetapan kinerja tahunan dan bulanan untuk seluruh pegawai Inspektorat; 2) Laporan bulanan/triwulan/semester/tahunan untuk masing-masing target perjanjian kinerja dengan pengisian e-kinerja pada laman lakip.mkri.go.id; 3) Pengukuran kinerja individu pegawai secara tahunan, bulanan dan harian melalui absensi online, mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
				d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward		Y/T		0
			v.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai		0.75
				a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A/B/C/D	A	1	nspektorat telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang telah ditetapkan dalam bentuk : a. Pedoman Kode Etik Pegawai b. Surat Edaran ttg Peningkatan Disiplin Pegawai c. SE No. 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah Isra Mi'raj 2021 d. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Himbauan Larangan Merokok di Area Gedung MK e. Persekjen tentang Pengaturan WFH dan WFO selama pandemi Inovasi yang dilakukan terkait aturan disiplin pegawai di lingkungan Inspektorat adalah: a. penambahan GPS pada aplikasi absensi online b. deteksi wajah pada aplikasi absensi online c. form harian covid 19 pada aplikasi absensi online
			vi.	Sistem Informasi Kepegawaian		0.25
				a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala		A/B/C	A	1	Data informasi kepegawaian Inspektorat telah dimutakhirkan secara setiap ada perubahan data pegawai melalui: a. Aplikasi SIMPEG di Dashboard Pegawai, di laman apps.mkri.id; b. Aktivasi data di aplikasi MySAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian); c. Aplikasi SIBANGALAN; d. Aplikasi SIGAPP; e. Aplikasi SIKD. f. SE 7 TAHUN 2021 PERUBAHAN SE 8 TAHUN 2021 PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENUGASAN PEGAWAI g. Absensi di Dashboard
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS			5
			i.	Keterlibatan pimpinan		2.5
				a.	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan		A/B/C	A	1	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
				b.	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja		A/B/C	A	1	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Audit Universe, PKPT, PK, dan Renakin Inspektorat
				c.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		A/B/C/D	A	1	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pemantauan SKP Pegawai Melalui Aplikasi
			ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		2.5
				a.	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada		Y/T	Ya	1	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Audit Universe, PKPT, PK, dan Renakin Inspektorat
				b.	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil		Y/T	Ya	1	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Audit Universe, PKPT, PK, dan Renakin Inspektorat
				c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)		Y/T	Ya	1	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	LAKIP Inspektorat
				d.	Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART		A/B/C/D	A	1	Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART	LAKIP Inspektorat
				e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu		Y/T	Ya	1	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	LAKIP Inspektorat
				f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		A/B/C	A	1	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	LAKIP Inspektorat
				g.	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja		Y/T	Ya	1	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
				h.	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja		A/B/C	A	1	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja	Diklat Auditor
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN			7.5
			i.	Pengendalian Gratifikasi		1.5
				a.	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi		A/B/C	A	1	Telah dilakukan kegiatan sosialisasi gratifikasi secara berkala	Sosialisasi Gratifikasi di Lingkungan MK
				b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		A/B/C/D	A	1	Pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur	Gratifikasi sebagai bagian dari Prosedur
			ii.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		1.5
				a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian		A/B/C/D/E	A	1	Lingkungan Pengendalian telah di bentuk melalui Persekjen Mahkamah Konstitusi	Persekjen SPIP dan Pedoman Teknis SPIP di Lingkungan MK
				b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		A/B/C/D/E	A	1	Telah dilakukan penilaian resiko di seluruh unit kerja	Penilaian Resiko Eselon II Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
				c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		A/B/C	A	1	Pengendalian telah dilakukan atas seluruh risiko yang timbul	Laporan Pengendalian Risiko Mahkamah Konsitusi
				d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		A/B/C	A	1	Telah dilakukan Sosialiasi SPIP ke seluruh unit kerja melalui Bimtek Pedoman SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi	Laporan Bimtek SPIP
			iii.	Pengaduan Masyarakat		1.5
				a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		A/B/C	A	1	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan dalam bentuk SK Sekjen dan telah dilakukan inovasi Pengaduan Masyarakat sesuai dengan karakteristik unit kerja	SK Sekjen dan Pengajuan Inovasi terkait Dumas
				b.	pengaduan masyarakat dtindaklanjuti		Y/T	Ya	1	Pengaduan masyarakat yang memenuhi kriteria pengaduan telah di tindaklanjuti	Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
				c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A/B/C	A	1	Pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan Monitoring Secara Berkala
				d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C	A	1	Telah dilakukan tindak lanjut atas evaluasi pengaduan masyarakat	Laporan tindak lanjut evaluasi
			iv.	Whistle-Blowing System		1.5
				a.	Whistle Blowing System telah diterapkan		Y/T	Ya	1	Kebijakan Mengenai Whistle Blowing System telah ditetapkan melalui persekjen dan juga inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja telah ditindaklanjuti	Persekjen WBS dan Aplikasi WBS
				b.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System		A/B/C	A	1	Penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Laporan Hasil Monitoring Penanganan WBS
				c.	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti		A/B/C	A	1	Telah dilakukan tindaklanjut atas Evaluasi Penerapan WBS	Tindaklanjut evaluasi wbs
			v.	Penanganan Benturan Kepentingan		1.5
				a.	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		A/B/C/D	A	1	Telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi	Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan MK
				b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		A/B/C/D	A	1	Benturan Kepentingan telah disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan	Dokumen Sosialisasi Benturan Kepentingan
				c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		A/B/C/D	A	1	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan dengan pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan MK
				d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		A/B/C	A	1	Penanganan Benturan Kepentingan telah dievaluasi secara berkala oleh unit kerja	Laporan penanganan BK Triwulanan
				e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		A/B/C	A	1	Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan, tidak ada laporan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan MK sehingga laporan tindak lanjut bernilai NIHIL	Laporan Benturan Kepentingan
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			5
			i.	Standar Pelayanan		1
				a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan		A/B/C/D/E	A	1	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
				b.	Standar pelayanan telah dimaklumatkan		A/B/C/D	A	1	1. Maklumat Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi 2. Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi 3. Maklumat Pelayanan Publik MK di web (mkri.id) 4. Maklumat Pelayanan Publik MK di Digital Signage (e‐kiosk)
				c.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		A/B/C/D	A	1	1. Pedoman Manajemen Risiko 2. Pedoman Pengawasan Pileg Pilpres 3. Pedoman SPIP	reviu dan perbaikan atas standart pelayanan
				d.	telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan		Y/T	Ya	1	1. Maklumat Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi 2. Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi 3. Maklumat Pelayanan Publik MK di web (mkri.id) 4. Maklumat Pelayanan Publik MK di Digital Signage (e‐kiosk)	maklumat pelayanan
			ii.	Budaya Pelayanan Prima		1
				a.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		A/B/C/D/E	A	1	1. Laporan Diklat JFA Auditor Ahli 2. Laporan Diklat Penyusunan Kertas Kerja 3. Laporan Diklat Audit Investigasi 4. Laporan Diklat Penjenjangan Auditor Muda 5. Laporan Diklat Probity Audit 6. Laporan Diklat Penilaian Angka Kredit 7. Laporan Diklat PHPU	laporan diklat
				b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A/B/C/D	A	1	1. Screenshoot standar pelayanan di Laman MK. 2. Screenshoot standar pelayanan di media sosial MK . 3. Foto‐foto terkait standar pelayanan di papan pengumuman digital.	pelayanan publik
				c.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		A/B/C/D	A	1	reward and punisment	laporan reward and punisment
				d.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		A/B/C/D	A	1	1. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.	standart pelayanan publik
				e.	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		A/B/C/D	A	1	1. Beranda Mahkamah Konstitusi Ri 2. Konsultasi Penanganna Perkara Pilkada 3. Kunjungi Mk 4. Lokasi Video Conferrence Di Seluruh Indonesia 5. Simpel.Id 6. Tracking Perkara	layanan terpadu terintegrasi
				f.	Terdapat inovasi pelayanan		A/B/C/D/E	A	1	1. Aplikasi Menu Internal MK 2. Aplikasi WBS 3. Klik MK on Appstore 4. kunjungi MK 5. Laman Web MK 6. Menu dalam Aplikasi Klik MK di Smartphone	inovasi pelayanan
			iii.	Pengelolaan Pengaduan		1
				a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!		A/B/C/D/E	A	1	1. Media pengaduan dan konsultasi offline 2. Media pengaduan dan konsultasi online 3. SK, nodin, dan persekjen	layanan pengaduan span lapor
				b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		A/B/C	A	1	Layanan span lapor	Layanan span lapor
				c.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		A/B/C	A	1	1. Laporan hasil monitoring evaluasi pengelolaan sippn dan sp4n lapor 2019 2. Laporan Monitoring Penanganan Dumas Triwulan IV 2021 3. Laporan Monitoring Penanganan Dumas Triwulan I 2022 4. Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Melalui E-mail	laporan monitoring dumas
			iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan		1
				a.	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A/B/C/D/E	A	1	laporan survey	laporan survey
				b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A/B/C	A	1	laporan survei pengukuran kinerja MK
				c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		A/B/C/D	A	1	laporan akhir survei	laporan akhir survei
			v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi		1
				a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		A/B/C/D	A	1	SOP dumas	sop dumas
				b.	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi		Y/T	Ya	1	penambahan fitur WBS
				c.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		A/B/C	A	1	penambahan fitur WBS	penambahan fitur WBS
	II.	REFORM
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN			4
			i.	Komitmen dalam perubahan		2
				a.	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)		0-100%	100%	1.00	Inspektorat telah miliki 1 agen perubahan	agen perubahan
					Jumlah Agen Perubahan		Jumlah	1		Jumlah agen perubahan 1 sesuai SK	SK Agen Perubahan
					Jumlah Perubahan yang dibuat		Jumlah	1		Manajemen Talenta	Manajemen Talenta
				b.	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		0-100%	100%	1.00	inspektorat memiliki 1 agen perubahan	Manajemen Talenta
					Jumlah Perubahan yang dibuat		Jumlah	1		inspektorat memiliki 1 agen perubahan	Manajemen Talenta
					Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen		Jumlah	1		inspektorat memiliki 1 agen perubahan	Manajemen Talenta
			ii.	Komitmen Pimpinan		1
				a.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		A/B/C/D/E	A	1	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	1. SK tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja Dan Tim Asesor Unit Kerja 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi RB Inspektorat
			iii.	Membangun Budaya Kerja		1
				a.	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		A/B/C/D	A	1	Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas	1. Persekjen MK Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/Per/Set.Mk/2007 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi 2. Piagam Audit Charter Tahun 2017
		2.	PENATAAN TATALAKSANA			3.5
			i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan		0.5
				a.	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan		A/B/C/D		0
			ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi		1
				a.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		A/B/C		0
				b.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		A/B/C		0
			iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat		2
				a.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A/B/C/D/E		0
				b.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A/B/C/D/E		0
				c.	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A/B/C/D/E		0
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			5
			i.	Kinerja Individu		1.5
				a.	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		A/B/C		0
			ii.	Assessment Pegawai		1.5
				a.	Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		A/B/C		0
			iii.	Pelanggaran Disiplin Pegawai		2
				a.	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		0-100%		0.00
					Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya		Jumlah
					Jumlah Pelanggaran tahun ini		Jumlah
					Jumlah Pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman		Jumlah
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS			5
			i.	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja		2
				a.	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		0-100%	100%	1.00	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	LAKIP Inspektorat
					Jumlah Sasaran Kinerja		Jumlah
					Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih		Jumlah
			ii.	Pemberian Reward and Punishment		1.5
				a.	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		A/B/C/D	A	1	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	LAKIP Inspektorat
			iii.	Kerangka Logis Kinerja		1.5
				a.	Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?		A/B/C/D	A	1	Terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	LAKIP Inspektorat
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN			7.5
			i.	Mekanisme Pengendalian		0
				a.	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		A/B/C/D/E	A	1	Telah dilakukan pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali yang tercermin dalam bentuk Standard Operasional Procedure (SOP)	Dokumen SOP Unit Inspektorat
			ii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat		3
				a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		0-100%	100%	1.00	Selama Tahun 2021, tidak ada laporan pengaduan masyarakat yang masuk di Tim Pengaduan Masyarakat.	Laporan Pengaduan Masyarakat 2021
					Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		Jumlah
					Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		Jumlah
					Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		Jumlah
			iii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan		2
			i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)		1
				-	Persentase penyampaian LHKPN		0-100%	100%	1.00	Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat MK ialah 1 Inspektur, 1 Pejabat Struktural Lainnya, dan 11 Pegawai Pelaksana. dari ke 13 Pegawai tersebut, semuanya telah melaporkan LHKPN secara lengkap	Rekapitulasi Pelaporan LHKPN Pegawai Inspektorat
				-	Jumlah yang harus melaporkan		Jumlah		0.00
					Kepala satuan kerja		Jumlah
					Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN		Jumlah
					Lainnya		Jumlah
				-	Jumlah yang sudah melaporkan		Jumlah		0.00
			i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN)		1
				-	Persentase penyampaian Non LHKPN		0-100%	100%	1.00	Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat MK ialah 1 Inspektur, 1 Pejabat Struktural Lainnya, dan 11 Pegawai Pelaksana. dari ke 13 Pegawai tersebut, semuanya telah melaporkan LHKPN secara lengkap	Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di Lingkungan Inspektorat Mahkamah Konstitusi
				-	Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN)		Jumlah		0.00
					Pejabat administrator (eselon III)		Jumlah
					Pejabat Penawas (eselon IV)		Jumlah
					Jumlah Fungsional dan Pelaksana		Jumlah
				-	Jumlah yang sudah melaporkan		Jumlah		0.00
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			5
			i.	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik		2.5
				a.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		A/B/C/D	A	1	Upaya yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih cepat dan mudah). Contoh: pelayanan pengaduan gratifikasi sudah dapat dilakukan melalui aplikasi/ sikd/ email dan pelayanan pengaduan masyarakat yang berbasis aplikasi yaitu sp4n lapor.	LAPORAN GRATIFIKASI
				b.	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi		0-100%	1%	0.01	Upaya dan inovasi yang dilakukan telah dipermudah sehingga waktu pelayanan menjadi lebih cepat, alur menjadi lebih singkat, dan juga terintegrasi dengan aplikasi. Contoh: pelayanan pengaduan gratifikasi dari semula dilakukan dengan pemberitahuan secara tatap muka kepada auditor di ruang Inspektorat sekarang sudah dapat menggunakan aplikasi/ sikd/ email untuk pengaduannya, dan pelayanan pengaduan masyarakat yang berbasis aplikasi yaitu sp4n lapor.	SPAN LAPOR
					Jumlah perijinan / pelayanan yang terdata / terdaftar		Jumlah
					Jumlah perininan / pelayanan yang telah dipermudah		Jumlah
			ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi		2.5
				a.	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		A/B/C/D	A	1	Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/ media seperti misalnya aplikasi, email, sms, maupun sosial media MK, kotak pos, kotak pengaduan	LAPORAN WBS
B	HASIL
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
		a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)			17.5	0-4
		b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya			5	0-100%	%	0.00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
		a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)			17.5	0-4